Rencana Prabowo Subianto untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel kembali menuai perhatian publik. Isu ini mencuat dalam berbagai wawancara dan diskusi publik menjelang pelantikannya sebagai Presiden RI. Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pernyataan resmi yang menegaskan posisi Indonesia terkait konflik Palestina-Israel.
Pernyataan Resmi MUI
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, KH. M. Cholil Nafis, menyatakan bahwa MUI menolak wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama negara tersebut masih menjajah wilayah Palestina. Menurutnya, Indonesia harus tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif yang mendukung kemerdekaan bangsa yang tertindas.
“Sikap Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina harus dijaga. Pembukaan hubungan dengan Israel di tengah agresi yang terus berlangsung adalah pengkhianatan terhadap prinsip itu,” ujar KH. Cholil.
Pernyataan ini menegaskan bahwa kata MUI soal Prabowo ingin buka hubungan diplomatik dengan Israel sangat jelas: tidak mendukung selama tidak ada penyelesaian yang adil bagi Palestina.
Sejarah Sikap Indonesia terhadap Israel
Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia secara konsisten tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dukungan terhadap Palestina bukan hanya sikap pemerintah, tetapi juga bagian dari identitas politik luar negeri Indonesia. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia selalu bersuara lantang menentang penjajahan atas Palestina.
Keputusan ini sejalan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Oleh karena itu, pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel tanpa solusi atas isu Palestina dinilai bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia.
Respons Publik dan Tokoh Agama
Selain MUI, berbagai organisasi masyarakat dan tokoh agama juga menyatakan keprihatinan terhadap pernyataan Prabowo. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan melemahkan posisi Indonesia di mata dunia Islam dan merusak solidaritas terhadap Palestina.
Banyak tokoh menyerukan agar Prabowo mengedepankan pendekatan diplomatik yang tidak mengorbankan prinsip solidaritas kemanusiaan. Wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel dikhawatirkan justru akan menciptakan ketegangan baru di dalam negeri, terutama dari kalangan umat Islam yang selama ini vokal dalam mendukung perjuangan Palestina.
Kepentingan Nasional dan Realpolitik
Namun demikian, sebagian kalangan memahami langkah Prabowo sebagai bagian dari realpolitik dan kepentingan nasional. Indonesia justru bisa lebih aktif dalam mendorong penyelesaian damai antara Israel dan Palestina.
Meskipun demikian, mayoritas suara dari masyarakat, tokoh agama, dan organisasi keagamaan tetap meminta agar pemerintah mempertimbangkan dampak luas dari kebijakan tersebut, baik secara moral maupun geopolitik.
Baca Juga : Belajar Menjadi Tetangga yang Bagus Ala Prabowo Subianto.